Bisacumlude Haloo haloo haloo haloo para generasi milenial yang cerdas dan mandirii… Jumpa lagi dalam postingan artikel kita kali ini yang tentunya bahasan pada postinngan rtikel kita kali ini, tidak akan kalah menarik dari bahasan – bahasan postingan artikel kita sebelum – sebelumnya, pada postingan artikel kita kali ini, kita akan membahas mengenai ” Latar Belakang Berdirinya Tentara Keamanan Rakyat ” .. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah pengetahun para pembaca… Selamat membaca…. 🙂 🙂 🙂 🙂
Sampai pada akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum juga memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi serta profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presidenn Moh. Hatta ini tampaknya sangat terpegaruh oleh sikap serta strategi politik yang cendrung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjaga keslamatan dan keamanan masyarakat pada daerah masing – masing. BKR kemudian menghimpun bekas – bekas anggota Peta, Heiho, Seinendan dan lainnya. BKR bukanlah merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan – badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang.
Angkatan perang Inggris yang tergabung di dalam SEAC (South East Asian Command) mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yag mendesak ppihak Jepang untuk tetap mempertahankan satutus quo di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa – masa sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka Jepang semakin keras dan beraani untuk tetap dapat mempertahankan diri dan juga untuk melawan gerakan pemuda yag sedang melakukan usaha pelucutan senjata dan juga perebutan kekuasaan.
Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jendral Sir Phillip Christison, panglima dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Kedatangan tentara AFNEI ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yanng disebut NICA (Netherlands India Civil Administration). Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, timbul berbagai macam insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing terutama terhadap Belanda. Dengan demikian ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa suilt mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehebungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman pada bidang kemiliteran. Ia termasuk lulusan pertama dari Sekolah Perwira di Meester Cornelis yang didirikan oleh Belanda. Kemudian dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).
Urip Sumoharjo lalu diangkat sebagai Kapten Staff TKR. Sehari kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriadi (mantan komandan Peta) sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas – bekas tentara, Peta, KNIL, Heiho serta laskar – laskar yanng ada unntuk dapat bergabug menjadi sat ke dalam TKR. Sementara itu, kesatuan aksi atau badan – badan perjuangan para pmuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik (laskar – laskar) masih tetap diizinkan beroprasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR. Personalia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak munculnya tokoh Supriadi. Supriyadi hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan Peta di Blitar pada Februari 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat – pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Susunan TKR yang baru sebagai berikut. Mennteri Keamanan Rakyat ad interim: Muhammad Suryoadikusumo. Pimpinan tertinggi TKR: Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR: Urip Sumoharjo.
Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas Prakarsa Markas Tertinggi TKR, pada tanggal 12 November 1945, diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat pemilihan itu dihadiri oleh para Komandan divisi, Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Sri Manwono X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Di dalam rapat itu disepakati untuk mengagkat Kolonel Sudirman sebagai Pangllima Besar TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945 dilaksanakan pengangkatan dan pelantikan Kolenel Sudirman.
Dari TKR, TRI ke TNI
Atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/ SD 1946 pada tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian keamanan rakyat diubah menjadi kementrian pertahanan. Belum genap setahun, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI (Tentara Republik Indonesia). Berdasarkan pada maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946, di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tenntara kebangsaan atau tentara nasional. Namun di dalam maklumat itu tidak menyinggung tenntang kedudukan badan – badan perjuangan atau kelaksanaan di luar TKR.
Di dalam lingkungan markas teringgi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI (Angkatan Udara Rrepublik Indonesia). Pada tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut:
- Di lingkungan Markas Besar: a) Panglima Besar : Jendral Sudirman (b) Kepala Straf Umum: Letnan JenSumoharjo.
- Pengurangan jumlah divisi: (a) Jawa – Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat (b) Sumatera yang semula 6 divisi menjadi 3 divisi.
- Dalam kementerian pertahanan: (a) dibenntuk Direktorat Jendral bagian militer, yang dipimpin oleh Myor Jendral Sudibyo. (b) dibentuk biro khusus yang menangani badan – badan perjuangan dan kelaskaran.
Situasi negara semakin genting, aksi – aksi tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekkuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara di dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah – masalah yang terkait dengan kekuatan bersenjata kita. Disampinng tentara resmi TRI, ALRI dan AUR masih ada laskar – laskar. Pada umumnya kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seidiologi dan belum tentu juga searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung di dalam TRI. Jelas hal ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi – aksi kaum Belanda. Sehubungan dengan knyataan itu maka pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan dekrit presiden yag berisi tentang pembentukan panitia yang disebut dengan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Mulai pada tanggal 3 Juni 1947 secara resmi diakui berdirinya TNI sebagai penyempurna dari TRI.
Demikianlah informasi yang dapat kita sampaikan pada postingan artikel kita kali ini dengan bahasan tentang ” Latar Belakang Berdirinya Tentara Keamanan Rakyat ” … Semoga bahasan yang ada pada postingan artikel kita kali ini dapat menambah wawasan dan dapat bebrmanfaat bagi para generasi milenial yang cerdas mandiri untuk mengetahui lebih banyak informasi lainnya. Stay teruss pada postingan kami selanjutnya, tetap kunjunngi website bisacumlaude.com karena akan selalu ada materi – materi menari lainnnya… 🙂 🙂 🙂 🙂
Berikut Artikel Terkait Lainnya